pengawasan perikanan. Han mengungkapkan, bahwa kasus ini terungkap pada saat pemeriksaan dokumen keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan oleh Pengawas Perikanan. pengawasan perikanan

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2004, tentang perikanan, pada pasal 67 diamanatkan bahwa ”Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan”. Bahkan, menjelang akhir 2021 lalu, kapal pengawasan milik KKP diketahui sudah tidak melakukan patroli karena kehabisan bahan bakar minyak. Yuks disimak aja :) 1. UU 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Speed boat pengawasan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maliku Utara tidak efektif digunakan untuk melakukan pengawasan sumberdaya ikan. 9. Kedua kapal dengan teknologi “anti illegal fishing” tersebut diproyeksikan untuk memperkuat armada pemberantasan pencurian. kapal pengawas perikanan baru, dan mengikutkan pengawas perikanan untuk mengikuti bimbingan teknis. Permen KP. –. Windri 02 yang tidak taat ketentuan di bidang perikanan; (d) Operasi pengawasan selanjutnya akan terus dilaksanakan dibawah komando langsung Pangkalan PSDKP Bitung dimana kapal pengawas perikanan Hiu. JAKARTA (ANTARA) - Direktorat Jendral (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Medan Merdeka Timur No. Global Pasific Seafood Industri di KIM dan PT. SUHARTA,M. Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di. “Kami mengonfirmasi penangkapan satu kapal purse seine dan. Syahbandar Perikanan Kawal PNBP Pascaproduksi 24 Jam. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaABSTRAK: a. 1. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. Jumlah awak kapal patroli sebanyak 12 orang dengan porsi tanggungjawab terbesar adalah Pengawas Perikanan. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. 18. Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Lingkungan. MINA BAHARI IV LT. 43, LN. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. Ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku illegal fishing, 96. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Referensi: Mahmudah, Nunung. Salah satu diantaranya adalah dapat berfungsi untuk pengawasan pada sektor perikanan. BULAN CINTA LAUT, SEPTEMBER 2023. Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan juga harus memiliki perizinan melalui OSS berbasis risiko, bagi yang sudah memiliki perizinan lama diharapkan untuk perbaikan ke oss berbasis risiko. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); Mengatur tentang: a. Sejumlah 50 (lima puluh) kapal perikanan. Kontak Kami. 10. Pengawas Perikanan Periksa Perusahaan Perikanan di Medan. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tersedianya drone Unit TW 1 Pe si ir d an P ul-Kecil T W 20 pe ngawasa W 30 TW 4 116. pengawasan dan pengendalian mutu produk PT. InfoASN. 5/VII/2023. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pemanfaatan lahan, pembudidayaan ikan, penataan ruang, teknologi pembudidayaan, sumber daya lingkungan dan dampak yang. Kunjungi Kami. Masalahnya beragam mulai dari hulu. 04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:. Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21352, Indonesia. kapal pengawas perikanan baru, dan mengikutkan pengawas perikanan untuk mengikuti bimbingan teknis. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat pimpinan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan intern. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk: 1) Izin Litbang Perikanan; dan 2) Surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk. Sumberdaya perikanan merupakan sumber. 2. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakartayang paling utama, Bahan baku perikanan merupakan produk pangan yang bersifat sensitive terhadap bahaya mikrobiologi, mempunyai resiko sebagai penyebab. 3. Penyelenggaraan pengawasan perikanan secara prinsip merupakan upaya kontrol atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan di bidang perikanan. –. Mengatur tentang pengawas perikanan, tata cara pelaksanaan tugas, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan, penanganan barang hasil pengawasan. Produk Olahan Nugget Lele BP3 Banyuwangi. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang juga merupakan satu pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. E. Kelautandan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan(PPSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi sertaPengawas/Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K/Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan/Pokmaswas serta instansi terkait lainnya atau dari Masyarakat, kepada PPNS Perikanan pada Satuan Unit Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara sampai terselesaikannya perkara. 2. Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Perikanan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Masalah-masalah pengelolaan kawasan perikanan dinilai masih banyak, sedangkan kapasitas SDM dan sarana, serta anggaran disebut terbatas. Pengawas Perikanan. Penunjang tugas pengawasan perikanan, meliputi : 1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya; Upaya pengelolaan perikanan tangkap, diperlukan sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan telah mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan, serta mengikuti tata laksana perikanan yang bertanggungjawab (code of conduct for responsible fisheries). JAKARTA (23/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melatih 95 (sembilan puluh lima) pegawai di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar siap menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan [email protected] kapal pengawas perikanan, wilayah kerja pengawasan SDKP di WPP NRI - 715, dan IUU Fishing. WEBBLOG GIAT PANGKALAN PSDKP BITUNG. "Kementerian kami juga menyiapkan teknologi terintegrasi berbasis satelit yang akan digunakan untuk sistem pengawasan operasi perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia demi tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, termasuk pengelolaan perikanan demersal, yang berfokus ke Kakap dan Kerapu. Sebagai bekal menghadapi ujian, pelamar P3K jabatan Pengawas Perikanan sebaiknya berlatih contoh soal. Menteri Kelautan dan. "Pada hari Rabu (14/6/2023) sekitar pukul 11. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) ini, Kapal pengawas perikanan atau disebut kapal pengawas merupakan. 1 2. Pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan dilakukan melalui metode-metode: a. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Speedboat pengawas adalah kapal pemerintah kelas f yang berukuran panjang lebih dari atau sama dengan 6 (enam) meter sampai dengan 16Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kelompok jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pelanggaran ketentuan Sistem. Ir. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan. 27 tahun 2007 jo UU No. Menurut data statistik dan Informasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, bahwa kasus tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2015-2017 sebanyak 19 kasus penggunaan bahan peledak. Jumlah kecelakaan yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia antara tahun 2011-2014, terjadi 80 kejadian yang terdiri dari. PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI SENTRA PENYEDIA PANGAN SEHAT BAB. Tipe Dokumen. Tata cara pengawasan c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai tata kelola kapal pengawas perikanan; b. Ruang Lingkup 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutananpengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya. SOP Audit Kinerja. Pengawasan menempati posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal pengawasan tidaklah mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah saja. Undang-Undang Nomor 8. 2. Tahun. Laporan hasil pengawasan d. Sertifikat Kesehatan Ikan. id Call Center KKP: 141Latar belakang pengawasan sumberdaya perikanan adalah penurunan stok sumberdaya perikanan global, baik di perairan jurisdiksi negara-negara pantai maupun di laut lepas. Login. ” Gambar 3. 02/DJ-PSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayan Di Bidang Pengawasan Perikanan. Banjar Prov. 3) pemanfaatan Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam kegiatan. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Idealnya untuk memantau, melakukan pengawasan, setidaknya 78. Peserta Ujian adalah Sdr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang teridentifikasi pada patroli pengawasan SDKP di laut yang dilakukan oleh pengawas perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu 84 aktivitas. 2. 000,00: 21 Agustus 2023 10:00: 2: Pengawasan Pembangunan Kluster Tambak Udang spse 4. Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. U. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PERATURAN BKPM NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah bidang pengawasan pembudidayaan ikan. BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANPengawasan perikanan rutin oleh pengawas perikanan di 14 UPT pengawasan SDKP, 2. Contoh Soal Tes PPPK contoh soal tes PPPK teknis Contoh Soal Tes PPPK Teknis dan Kunci Jawaban. Renstra Ditjen. Belum Tersedia. A :Proses penanganan ABK berkewarganegaraan asing yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) ABK yang berstatus. Pelaksanaan pengawasan perikanan secara amanat. 5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang: Rp. PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 2 Ahli Pertama - Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan S-1 Perikanan / S-1 Ilmu Kelautan / D-IV Perikanan 4 - - - 4 3 Ahli Pertama - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal. B. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum (surveillance), yang dilakukan terintegrasi serta diimplementasikan dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif serta kuratif yang dikenal dengan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS) yaitu sistem. Perdirjen PDSPKP No. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan. Isian/Keterangan Pengawas Perikanan Muda (Bidang Pembudidayaan Ikan) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Balai Budidaya Air Tawar Jambi. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum,. 1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%) 100 KEGIATAN 3. Kapal dapat dibangun menggunakan spesifikasi serupa, sehingga industri dalam negeri ang menyediakan material dan perlengkapan kapal ini dapat terus. Pasalnya berdasarkan hasil pengawasan selama Caturwulan I ini, Pengawas. 25, BN. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. 1 3. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan Perikanan; b. Pengawasan Perikanan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kegiatan usaha perikanan dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan rangkaian usaha. KKP menambah 170 SDM pengawasan perikanan tahun ini, yang terdiri dari Pengawas. Kapal pengawas diberikan penandaan. Kapal Pengawas Perikanan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan gelar oPerasi Pengawasan Perikanan di laut. GD. Penyidik Pegawai Negeri. 1. Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia diatur dalam Pasal 21 UU No 31/2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Kondisi ini disebabkan oleh karena terjadinya pengalihan pengawasanKapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 106 (seratus enam) kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing) selama periode 2018. NOMOR: SP. Didukung dengan amanat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 67 yang menyatakan "Masyarakat dapat dilibatkan dalam. Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menjelaskan sejumlah program prioritas kementerian pada tahun 2023 dengan pagu anggaran mencapai Rp6,76 triliun untuk bisa mencapai target-target termasuk pertumbuhan PDB perikanan. GD. MINA BAHARI IV LT. Pembukaan Pelatihan Teknis Pengawas Perikanan & Pelatihan Sertifikasi PBJ. PERDIRJEN PSDKP Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP TA. Sesuai dengan amanat di Undang-Undang No. Dalam hal ini pengawas perikanan sangat dibutuhkan dalam pengawasan sumberdaya perikanan di Indonesia. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 16 JAKARTA 10110. Foto : KKP Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra, mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Peraturan menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 17 Tahun 2021 merupakan amanat Undang-Undang. Tujuan Jangka Pendek a) Terselenggaranya rapat pembahasan lingkup internal dan. 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan; 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan; 3) Membimbing Pengawas Perikanan di bawah jenjang jabatannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. b. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaPengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. 353. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; b. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan. 2. Tidak adanya kontrol dan pengawasan yang memadai dari pemerintah dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Pengawasan tersebut dipimpin oleh Kemenaker dengan melibatkan 12 pengawas ketenagakerjaan dari tingkat nasional dan provinsi. Pelaku usaha ini berada di dua belas. Oleh sebab itu, pengawasan perikanan dapat berjalan dengan baik meskipun ada keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. ABSTRAK: a. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KKP Nomor 6 Tahun 2021 pdf tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan angka. Sebagai Negara Maritim, keberadaan kapal pengawas perikanan memang sangat diperlukan oleh Indonesia. Pengawas Perikanan saat ini; b. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawas perikanan, berdasarkan Pasal 66C ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam menjalankan tugas pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas. Amanat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 67 yang menyatakan "Masyarakat dapat dilibatkan dalam membantu pengawasan perikanan". Bagian Ketiga Tugas Pokok Tugas pokok Pengawas Perikanan adalah melakukan kegistan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Hal ini dibuktikan dengan sepanjang tahun 2023, Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan telah berhasil menghentikan aksi penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh 70 kapal perikanan, yang terdiri dari 61 kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing. Keberadaan Keputusan Menteri tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Darat (KPP-PUD) sangat penting, karena Indonesia memiliki wilayah perairan umum daratan yang luasnya sekitar 13,85 juta hektare,” ungkapnya. Halaman selanjutnya . SEKRETARIS SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN. Oleh : Benardo Nababan, S. STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) atau Prosedur Operasional Standar lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan : SOP UTAMA, diantaranya: SOP Audit dengan Tujuan Tertentu. Untuk itu, perlu didorong penerbitan. Peningkatan pengawasan, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah praktik IUU fishing dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan di laut Arafura. "Untuk. KOMPAS. MSC juga memberikan dukungan bagi ketertelusuran rantai pasok Indonesia dalam Kajian Kesiapan Rantai Pengawasan perikanan tuna, rajungan dan kakap/kerapu. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. 45 tahun 2009 pasal 66 dan UU No. IKU 2: Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Customer 2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 3 DEFINISI Kepatuhan. Maksud dan Tujuan 1.